BPPT Dukung Pemutihan IMB

By AdminDPMPTSP 01 Des 2014, 23:18:41 WIBBerita DPMPTSP

BPPT Dukung Pemutihan IMB

Keterangan Gambar :


BADAN Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang mendukung rencana memutihkan izin mendirikan bangunan (IMB) milik masyarakat, yang bangunannya sudah lama tidak mengantongi IMB. Pemutihan IMB tersebut dinilai dapat menolong masyarakat. Demikian dikatakan Kepala BPPT Kota Kupang Noce Nus Loa kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (7/10).

Menurutnya, ide pemutihan IMB rumah dan bangunan milik masyarakat yang sudah dibangun pada waktu-waktu lalu akan sangat menolong masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemutihan yang dilakukan, katanya, hanya bersifat insidentil dan tidak dapat dilakukan secara terus menerus. Sedangkan untuk pembangunan bangunan baru, kata dia, wajib mengantongi IMB.

Pemutihan, kata Noce, bertujuan untuk mengurangi bangunan tanpa IMB di Kota Kupang. Selama ini, akunya, memang terdapat banyak bangunan di Kota Kupang yang tidak miliki IMB. Baginya, pemutihan IMB yang diusulkan dan direncanakan, sangat bagus. Dengan pemutihan IMB, maka ke depan semua bangunan wajib memiliki IMB. Tanpa IMB, maka tak diizinkan mendirikan bangunan.

Dalam pemutihan, tidak semua bangunan diputihkan, terutama bangunan yang ada di daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan hijau, karena menyalahi aturan yang berlaku. Dia juga mengimbau masyarakat untuk mengurus IMB, saat akan mendirikan bangunan. Saat ini, katanya, kesadaran masyarakat mengurus IMB mulai meningkat. Pengurusan IMB terus dilakukan warga yang akan mendirikan bangunan.

“Pengurusan IMB terus berjalan saat ini di BPPT Kota Kupang. Tapi rumah yang sudah dibangun tahun-tahun sebelumnya banyak yang tanpa IMB, itu yang mau diputihan,” jelasnya. BPPT, kata dia, diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMB. Penerbitan IMB oleh BPPT baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari dinas teknis terkait yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang. Jika semua persyaratan teknis dikeluarkan, baru IMB diterbitkan BPPT.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Sally Tokan Kamilus mengatakan, terkait IMB dan penerbitan sertifikat, ia mendorong agar IMB warga yang sudah begitu lama tidak diurus agar diputihkan. Selanjutnya, untuk tanah milik warga yang belum bersertifikat, Pemkot Kupang harus memikirkan upaya sertifikasi massal baik melalui program sertifikat nasional (Prona) maupun program sertifikat daerah (Proda). (lia/S-1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar Anda

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Apakah Website ini Berguna Untuk Anda?
  Ya
  Tidak

Komentar Terakhir