PEMKOT KUPANG RAIH PREDIKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Dari lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia.

By 23 Jan 2015, 17:35:49 WIBBerita DPMPTSP

PEMKOT KUPANG RAIH PREDIKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Keterangan Gambar : Walikota Kupang, Jonas Salean,SH,MSi menerima penghargaan


 Kota Kupang (21/07/2014). Jalannya pelayanan publik di Kota Kupang yang semakin membaik mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan diberikannya penghargaan predikat kepatuhan dari lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto kepada Walikota Kupang, Jonas Salean, SH., M.Si, pada acara peringatan 5 tahun UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disertai penyerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Pemkot Kupang termasuk dalam salah satu instansi negara penerima predikat kepatuhan diantara 17 kementerian, 12 lembaga negara, 22 pemerintah provinsi dan 21 pemerintah kota serta satu pemerintah kabupaten. Khusus di Pemkot Kupang, dari 15 SKPD pelayanan publik yang diobeservasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) masuk dalam zona hijau yaitu zona yang sudah memenuhi syarat dan indikator kepatuhan standar pelayanan publik.

Predikat Kepatuhan merupakan salah satu upaya Ombudsman Republik Indonesia mendorong tercapainya pelayanan publik berkualitas. Tujuan dari pemberian Predikat Kepatuhan ini adalah agar penyedia layanan publik dapat menghilangkan perilaku mal-administrasi serta agar penyelenggara pelayanan publik makin termotivasi mewujudkan pelayanan sesuai harapan masyarakat, yaitu layanan publik yang cepat, mudah, murah dan tepat waktu, dan diberikan setiap tahun pada tanggal 18 Juli sekaligus sebagai peringatan 5 tahun disahkannya UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian tersebut dilakukan oleh tim internal Ombudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga atau badan pemerintah yang menangani optimalisasi layanan publik dan diputuskan melalui sidang pleno dan penetapan penerima predikat kepatuhan dilakukan oleh Ketua Ombudsman. Predikat Kepatuhan ini berlaku selama satu tahun, namun dapat dicabut apabila dalam waktu setahun berjalan penyelenggara layanan tidak lagi memenuhi kriteria pelayanan publik berkelanjutan.

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, mengatakan, penyampaian predikat kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan. Penganugerahan ini sekaligus juga memperingati lima tahun kelahiran UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. (humas&protokol)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar Anda

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Apakah Website ini Berguna Untuk Anda?
  Ya
  Tidak

Komentar Terakhir