Sosialisasi Perijinan

By 08 Jan 2016, 13:19:48 WIB

·       MEKANISME DAN PROSEDUR PENGURUSAN SITU PEMONDOKAN/KOST

Bertempat di Lantai III Kantor Walikota Kupang Selasa (2/12/2015) Kepala BPPT Noce Nus Loa,SH.,MSi bertindak sebagai narasumber tentang Prosedur dan Mekanisme pengurusan SITU Kost/Pemondokan.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Kupang dihadiri kurang lebih 40 orang pemilik pemondokan/kost  diwilayah Kota Kupang yang juga menampilkan narasumber dari Dinas Pariwisata dan Dispenda Kota Kupang.

Kadis Pariwisata Kota Kupang Dra. Ester Muhu dalam sambutannya saat membuka acara  sosialisasi mengatakan  ini bahwa sejalan dengan pertumbuhan pembangunan serta tingginya arus pertambahan penduduk di Kota Kupang saat ini maka usaha kost/pemondokan juga menjadi perhatian bersama untuk  ditata dan ditertibkan karena feonomena sosial bahwa sering terjadi konflik antar warga kost/pemondokan salah satunya kurangnya pengawasan pemilik usaha kost/pemondokan dari pemilik karena tidak menetap dengan lokasi kost/pemondokan.

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 1998 tentang Ijin Gangguan maka menurut Kepala BPPT Noce Nus Loa,SH,MSi bahwa setiap pelaku usaha baik perseorangan maupun Badan Usaha wajib mengurus  ijin termasuk Usaha Kost/pemondokan. Untuk Usaha Kost yang memiliki jumlah kamar 10 sampai 25 wajib menyertakan Surat Pernyataan Pengendalian Lingkungan (SPPL) dari BPLHD Kota Kupang dan diatas 25 kamar wajib mengurus UKL/UPL.

Selain itu Noce Nus Loa juga menyampaikan simulasi perhitungan luas dan jumlah kamar kost sehingga dapat diketahui  besaran nominal ijin yang dibayar oleh pemilik kost. Dalam kesempatan diskusi peserta sosialiasi mempertanyakan pajak atau ijin yang dibayar kalau yang menjadi acuan adalah jumlah kamar sedangkan fakta lapangan menunjukkan bahwa jumlah kamar melebihi 10 tetapi bangunan semi permanen (bebak)dan biaya bulanan hanya 300 ribu rupiah harus membayar pajak tinggi dibandingkan kost/pemondakan dengan jumlah kamar sedikit tetapi bangunan permanen full AC dan biaya bulanan sampai 1 juta rupiah. Hal ini menurut mereka ada ketimpangan dan ketidakadilan.  

Keberadaan BPPT sesuai tupoksi pelayanan perijinan akan terus berusaha  memberikan pelayanan yang terbaik dan demi kepuasan masyarakat.  Untuk itu yang diharapkan dari masyarakat adalah sikap koperatif dalam pengurusan ijin sehingga ada sinergitas dalam proses pelayanan.

Pada prinsipnya BPPT sangat terbuka atas semua kritikan, saran dan pengaduan terkait pelayanan perijinan yang selain ditujukan ke bidang informasi dan pengaduan BPPT juga langsung melalui SMS center Walikota Kupang, media cetak dan elektronik (ivan-jeso/bppt).



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar Anda

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Apakah Website ini Berguna Untuk Anda?
  Ya
  Tidak

Komentar Terakhir

  • avatar-1

    jelly gamat sirup obat

    Terima kasih atas berita anda sangat aktual dan berimbang selamat sehat dan baik ...

    View Article
  • avatar-1

    Reviews of essay writing service

    This blog usually inspires me loads too take new teaching from right here!I will ...

    View Article
  • avatar-1

    cara menghilangkan benjolan di vagina

    com/halkomentar semua berita 21 september 2015 ...

    View Article