RENCANA STRATEGI ( RENSTRA) BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Admin | Senin, 01 Desember 2014 - 20:21:07 WIB | dibaca: 973 pembaca

PEMBENTUKAN

Untuk mendorong investasi dan demi memenuhi harapan masyarakat melalui salah satu misi Kota Kupang yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2008 Pemerintah Kota Kupang bekerjasama dengan Lembaga Independen The Asia Foundation, PIAR NTT dan Australia Nusa Tenggara Assistance For Regional Autonomy (ANTARA) Program melakukan kajian tentang reformasi birokrasi khususnya bidang pelayanan publik. Terhadap hasil kajian tersebut Pemerintah dan DPRD Kota Kupang menyikapi dengan dibentuknya institusi baru dalam struktur organisasi Pemerintah Kota yang mengemban tugas dan fungsi dalam memberikan layanan yang lebih responsif, bertanggungjawab, akuntabel, transparan dan memiliki kepastian hukum. Lembaga birokrasi tersebut bernama Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang diresmikan operasionalnya pada tanggal 7 Januari 2010 dengan Kepala pertama Dra. Th. Balina Oey, MSi yang memimpin hingga medio Agustus 2011 kemudian dilanjutkan oleh Bernab as Th. Balukh, SH dan pada tahun 2014 diganti oleh Noce Nus Loa, SH, MSI sampai sekarang.

Dalam perjalanannya inisiatif pembentukan BPPT mendapat respon positif dari DPRD Kota Kupang. BPPT dimasukkan sebagai lembaga teknis Kota Kupang sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang

 DASAR HUKUM
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
4. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kota Kupang
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Walikota Kupang kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang

10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang
11. Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 A Tahun 2012 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasal 16 ayat 1 dan 2, maka BPPT memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian. Selanjutnya BPPT memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan penyusunan program di bidang perijinan
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan
c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan
d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan
e. Pemantauan dan mengevaluasi proses pemberian pelayanan perijinan