Back to Beranda

Sekilas Kota Kupang

Nama Kupang berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan, yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1436, pulau Timor mempunyai 12 kota bandar namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini berdasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai, dan salah satunya yang strategis menghadap ke Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Helong dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Koen Lai Bissi.
Pada tahun 1653, VOC mendarat di Kupang dan berhasil merebut bekas benteng Portugis Fort Concordia, yang terletak di muara sungai Teluk Kupang di bawah pimpinan Kapten Johan Burger. Kedudukan VOC di Kupang langsung dipimpin oleh Openhofd J. van Der Heiden. Nama Lai Kopan kemudian disebut oleh Belanda sebagai Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Untuk pengamanan Kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di daerah sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari pulau Rote, Sabu dan Solor. Untuk meningkatkan pengamanan kota, maka pada tanggal 23 April 1886, Residen Creeve menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada Staatblad Nomor 171 tahun 1886. Oleh karena itu, tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir Kota Kupang.
Setelah Indonesia merdeka, melalui Surat Keputusan Gubernemen tanggal 6 Februari 1946, Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada tanggal 21 Oktober 1946 dengan bentuk Timor Elland Federatie atau Dewan Raja-Raja Timor dengan ketua H. A. A. Koroh, yang juga adalah Raja Amarasi[.

Kota Kupang

 Berdasarkan Surat Keputusan Swapraja Kupang Nomor 3 tahun 1946 tanggal 31 Mei 1946 dibentuk Raad Sementara Kupang dengan 30 anggota. Selanjutnya pada tahun 1949, Kota Kupang memperoleh status Haminte dengan wali kota pertamanya Th. J. Messakh. Pada tahun 1955 ketika menjelang Pemilu, dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor PUD.5/16/46 tertanggal 22 Oktober 1955, Kota Kupang disamakan statusnya dengan wilayah kecamatan. Pada tahun 1958 dengan UU Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Sunda Kecil dihapus dan dibentuk 3 daerah Swantara, yaitu Daerah Swantara Tk I Bali, Daerah Swantara Tk I Nusa Tenggara Barat dan Daerah Swantara Tk I Nusa Tengara Timur. Kemudian Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Kabupaten) yang antara lain Kabupaten Kupang. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969 dibentuk wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kota Kupang. Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dari tahu ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978. Pada waktu itu Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Walikota Administratif yang pertama dan kemudian diganti oleh Letkol Inf. Semuel Kristian Lerik pada tanggal 26 Mei 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. Perkembangan Kota Administratif Kupang sangat pesat selama 18 tahun, baik di bidang fisik maupun non fisik. Usulan rakyat dan Pemerintah Kota Admnistratif Kupang untuk merubah status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang disetujui oleh DPR RI dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 Maret 1996 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 Tahun 1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diresmikan oleh Mendagri Mohammad Yogi S. M. pada tanggal 25 April 1996. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berubah menjadi Kota Kupang.

*) Jumlah Penduduk Kota Kupang Hasil Sensus Tahun 2010 berjumlah 336.239 jiwa

 

GEOGRAFI, IKLIM DAN TOPOGRAFI

Kota Kupang terletak pada 10°36’14”-10°39’58” LS dan 123°32’23”–123°37’01”BT; dengan peruntukan Kawasan Industri 735,57 Ha, pemukiman 10.127,40 Ha, Jalur Hijau 5.090,05 Ha, perdagangan 219,70 Ha, pergudangan 112,50 Ha, pertambangan 480 Ha, pelabuhan laut/udara 670,1 Ha, pendidikan 275,67 Ha, pemerintahan/perkantoran 209,47 Ha, lain-lain 106,54 Ha; Suhu rata-rata di Kota Kupang berkisar antara 23,8°C sampai dengan 31,6°C. Tempat-tempat yang letaknya dekat dengan pantai memiliki suhu udara yang rata-rata relatif lebih tinggi. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 73 persen sampai dengan 99 persen. Sebagian besar daratan kota Kupang terdiri dari padang rumput, pohon lontar dan gewang. Sisanya batu karang dan sebagian kecil tanah ladang dan sawah. Secara topografi daerah tertinggi (bagian selatan) Kota Kupang terletak 100-300 m dpl, sedangkan daerah terendah (bagian utara) terletak 0-50 m dpl dengan elevasi 15 %. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu tercatat 598,3 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 28 hari hujan. Kota Kupang memiliki iklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan pendek, sekitar bulan November – Maret dengan suhu rata-rata antara 22,72°C - 31,95°C sedangkan musim kering sekitar bulan April – Oktober dengan suhu rata-rata udara 29,1°C 33,4°C.
Batas wilayah Kota Kupang :
- Utara berbatasan dengan teluk Kupang 10° 07ʹ 40ʺ Lintang Selatan
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang 10° 17ʹ 39ʺ Lintang Selatan
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang 123° 31ʹ 35ʺ Bujur Timur
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang 123° 04ʹ 00ʺ Bujur Timur

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Luas area Kota Kupang adalah sebesar 180,27 Km2 yang terbagi atas 6 Kecamatan 51 Kelurahan 421 RW dan 1.294 RT Dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, Walikota Kupang dibantu oleh Sekretaris Daerah Kota yang dibantu juga oleh 3 asisten dan unit kerja yang terbagi atas 17 dinas, 21 lembaga teknis daerah ( termasuk badan dan kantor) serta 10 Bagian dan 3 Perusahaan Daerah Badan Legislatif terdiri atas tiga komisi yaitu Komisi A membidangi Politik dan Pemerintahan, Komisi B membidangi Ekonomi dan Pembangunan serta Komisi C membidangi Pendidikan dan Kesehatan.